Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Studi Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdurrahman. 2011. Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat.Media Sarana Press. Jakarta.
Adisubrata, Winarna Surya. 2013. Perkembangan Otonomi Daerah diIndonesia. Semarang: Aneka Ilmu.
Ali Fauzan, S.H. 2014. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan PermusyawaratanDesa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa DiKecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Program PascasarjanaUniversitas Diponegoro. Semarang.
Ihsan Rizaldy, Sjuaib Hannan, Abd. Khalik, 2021. Kinerja BPD dalam mengemplementasikan peraturan mendagri nomor 110 tahun 2016 di Desa Salarri Kecamatan limboro Kabupaten Polewali Mandar. Unasman: Mitzal
Moleong,L,J.2014.metode Penelitian Kualitatif. Bandung:remaja Rosdakaria
Rasyid, Ryas dkk.2013. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan .Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Samuel P Huntington,2014. Gelombang Demokrasi Ketiga. Grafiti. Jakarta, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh, PT Raja Grafindo Persada, jakarta 2005.
Soekanto, Soerjono. 2012. Pemerintah : Tugas dan Fungsi.Jakarta : BumiAksara
Solihin Abdul Wahab , 2015. Pengantar Analisis Ke-bijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. Hlm 68
Syukur Abdullah. 1987, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendeka-tan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Persadi, Ujung Pandang. Hlm 41
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Tetang Pemerintahan Daerah (Otonomi)
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 2014. Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
UU No.23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2265
Article Metrics
Abstract views : 141 times | PDF - 89 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.