AKUNTABILITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (STUDI KASUS DI KECAMATAN MAMASA)

Ardeny Arruan Langi, Aco Dahrul Saharuddin, Muhammad Syaeba

Abstract


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif yang bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Mamasa. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengopservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang di gunakan adalah analisa data kualitatif yang merupakan uraian serta menginterpretasikan data yang di peroleh di lapangan dari informan yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan IMB di Kabupaten Mamasa yang dilakukan oleh DPMPTSP dan Dinas PU (Bidang Tata Ruang) sepenuhnya belum akuntabel dalam memberikan pelayanan. Hal ini berdasarkan bahwa Acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada pengguna jasa. Hal ini, dilihat dari lamanya waktu penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih ada pengguna jasa mengalami keterlambatan yang tidak sesuai standar waktu yang di tetapkan. Namun disisi lain dari hasil wawancara banyak kemudahan yang di dapatkan oleh para pengguna jasa, dan prioritas utama sudah sangat baik dimana semua kepentingan dan kebutuhan di perhatikan dengan sangat baik oleh para petugas dan juga dari segi kejelasan biaya pemohon hanya membayar retribusi yang sudah ditetapkan oleh Perda. masyarakat pengguna jasa berpendapat bahwa pemenuhan kepentingan pengguna jasa setidaknya telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya

Keywords


Akuntanbilitas, Pelayanan, IMB

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Faisal,2009. Jalan Terjal Good Governance : Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum. Pukab :Makassar.

Dwiyanto, A. Partini, Ratminto, B. Tamtian. W.. Kusumasari, B. Nuh. M, (2002), “Reformasi Birokrasi publk di Indonesia” Pusat Studi kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta

Garini, India.2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instandi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung : Skripsi UKIB Bandung

Kameswari, Shanaz. 2012. Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja: Skripsi UNHAS

Kumorotomo,Wahyudi. 2005.Akuntabilitas Birokrasi Publik :Sketsa pada masa transisi.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Mukhilda, Nurul. 2013.Akuntabilitas Pelayanan Publik(Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota makassar): Skripsi UNHAS

Moleong, Lexy. J. 2016. Metodologi Penelitian Kuanlitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Raba,Manggaukang, 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM Press.

Ratminto , Winarsih Septi Atik,2005. Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Rustan. IR, 2016. Analisis Pelayanan Perizinan Pada Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Polewali Mandar. Mitzal : Unasman

Sinambela, Lijan poltak, 2008. Reformasi pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

SANKRI,2004. Landasan dan pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara.. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 Tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Menteri PAN Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik




DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jp.v5i1.2993

Article Metrics

Abstract views : 105 times | PDF - 41 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.