Akses dan Partisipasi Masyarakat melalui Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

Abstract

Sumberdaya laut Indonesia merupakan yang terkaya di dunia. Namun demikian, angka statistik nasional juga mencatat dengan jelas bahwa penduduk termiskin yang dimiliki negeri ini masih didominasi masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. Setelah berakhirnya era pemerintahan orde baru, telah terjadi perubahan paradigma pembangunan dari prioritas yang berfokus di daratan ke prioritas yang berfokus di kawasan laut. Bahkan ketika lonceng Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis mulai diinisiasi dan disosialisasikan  di Indonesia, menandai dimulainya lebih baik. Berbagai pendekatan pembangunan, termasuk pendekatan yang berbasis masyarakat masih belum optimal dan banyak mengalami kegagalan. Sinambung dengan itu, partisipasi  aktif yang dipimpin masyarakat lokal yang mestinya menjadi warna dasar dalam semua proses program aksi hingga kini menjadi retorika belaka. Maka solusi alternatif yang paling laris dibicarakan akhir-akhir ini adalah Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) dan pendekatan Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis (TKLD) yang dinilai dapat meneyentuh esensi permasalahan yang sebenarnya.