MODEL PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH SEBAGAI SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan daerah berbasis pengembangan wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Polewali Mandar dari bulan Agustus 2022 – Pebruari 2023 dengan melakukan kajian pustaka dan Focus Discussion Group dengan pemerintah daerah melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah.
Penelitian ini menggunakan metode Interactive planning, untuk membuat perencanaan di masa yang akan datang yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini kemudian merancang desain perencanaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dengan menggambarkan proses perencanaan pembangunan daerah berbasis pengembangan wilayah di Kabupaten Polewali Mandar.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) masih belum berpihak pada kebutuhan masyarakat, belum mempunyai alur perencanaan yang jelas dan tepat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2008, dan belum ada keterkaitan substansi antar dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain, guna merespon paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan, misalnya dari perencanaan top-down ke perencanaan buttom-up, dari budaya petunjuk ke budaya partisipasi. Padahal didalam proses menyusun dokumen RKPD ada beberapa tahapan-tahapan atau sub sistem yang merupakan bagian yang tersistem dalam menyusun RKPD
Kesimpulan yang didapat bahwa proses penyusunan RKPD menunjukan masih terdapat kompleksitas permasalahan. Kompleksitas yang dimaksudkan adalah tahap penyusunan mulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD, sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Pendekatan Interactive planning mengelompokan kompleksitas tersebut dalam 3 (tiga) tahap. Strukturisasi permasalahan, mendefinisikan sistem permasalahan dan membangun model konseptual.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
A.Mohamed, H. Worku, and T. Lika, “Urban and regional planning approaches for sustainable governance: The case of Addis Ababa and the surrounding area changing landscape,” City Environ. Interact., vol. 8, p. 100050, 2020, doi: 10.1016/j.cacint.2020.100050.
Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Jakarta : Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
A.Omri and N. Ben, “Good governance for sustainable development goals : Getting ahead of the pack or falling behind ?,” Environ. Impact Assess. Rev., vol. 83, no. December 2019, p. 106388, 2020, doi: 10.1016/j.eiar.2020.106388
Arthur W. Lewis. 1965. Book Reviews : Politics in west Africa. New York: Oxfort University Press.
Bratakusumah, Riyadi. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
Conyers, Hills. 1990. An Introduction To Development Planning In The Third World. Chicester : John Wiley & Sons.
Faludi, Andreas. 1973. Planning Theory. Oxford : Pergamon Press.
Kuncoro, Mudrajad. 2012. Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kabupaten, dan Kawasan. Jakarta : Salemba Empat.
Muluk, Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem). Malang : Bayumedia Publishing.
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/Ii/Bangda/2008 Tentang Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri 2008 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/mitzal.v8i1.4037
Article Metrics
Abstract views : 537 times | 
PDF - 482 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Alamat Penyunting & Distribusi:
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi
Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar
Telp./Fax (0428) 21038
Email: mitzaljurnalunasman@gmail.com
Website: https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal
View Journal | Current Issue | Register
Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar
Indexed by:
Member of:
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
situs toto