PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMASA

Muh. Syariat Tajuddin; Arruan Silomba; Muh. Massyat

doi:10.35329/jp.v2i2.1519

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMASA

Muh. Syariat Tajuddin, Arruan Silomba, Muh. Massyat

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan Badan Perencanaan Pembangunan, pengembangan Daerah dalam proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen atau studi pustaka selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa telah melaksanakan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tergambar dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang merupakan forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keywords

Peranan dan Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan.

Full Text:

PDF

References

Riyadi. 2012. Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siagian, Sondang P. 2009. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.